Tumpang Tindih Aset BLBI dan Sertifikat Warga, BPN: Ada Salah Prosedur

Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengoreksi sejumlah bidang tanah yang tumpang tindih terkait sertifikat redistribusi tanah yang disita oleh Satgas Penagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BPN juga mengakui adanya kesalahan prosedur, sehingga terjadi tumpang tindih aset tanah Bank Namura Internusa.

Saat ini sertifikat redistribusi tanah yang diberikan negara kepada masyarakat di Jasinga, Bogor belum dicabut. “Jadi jernih juga, orang-orang semua tenang. Ada kesalahan prosedur yang dipalsukan tadi,” kata Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (4/7).

Sebelumnya, ada 300 bidang tanah yang tumpang tindih antara sertifikat redistribusi oleh Presiden Joko Widodo dengan aset Bank Namura Internusa atas nama James S. Januardy. Namun Juli mengatakan jumlah kavling yang bermasalah lebih sedikit karena kesalahan pendataan.

Selain itu, pemberian tersebut tidak diberikan oleh Jokowi, melainkan Bupati Kabupaten Bogor yang saat itu menjabat, yaitu Ade Yasin. “Kami sudah cek datanya, ternyata bukan 300 tapi 169,” kata Juli .

Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga Dirjen BLBI, Mahfud MD dan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil. Nazar.

Dalam pertemuan tersebut, Juli mengungkapkan bahwa ketiga pihak telah sepakat untuk melepaskan aset tersebut. “Pelepasan aset karena itu dasarnya dari DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) lalu kita keluarkan sertifikat baru,” katanya.

Kedepannya, Kementerian ATR/BPN akan melakukan verifikasi ulang terhadap pihak-pihak yang berhak menerima sertifikat tanah tersebut. Menurutnya, proses verifikasi akan selesai sekitar Juli mendatang, “Sebelumnya bulan ini bisa. Bisa agak telat,” kata Juli.

Sebelumnya, Satgas BLBI telah menyita 300 sertifikat redistribusi tanah yang diterima masyarakat Jasinga, Kabupaten Bogor pada Rabu (21/6). Lahan tersebut merupakan bagian dari 500 bidang sertifikat yang dibagikan Presiden Joko Widodo pada September tahun lalu dengan luas 42,72 hektar.

Baca Juga:   Selain Sri Lanka, Ada 4 Negara yang Berulang Kali Gagal Bayar Utang

Terkait masalah tersebut, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berjanji akan mencarikan solusi. “Sedang dipersiapkan dan sekali lagi tidak merugikan rakyat dan sesuai dengan komitmen pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo,” kata Hadi, Senin (27/6).

Sementara itu, Mahfud MD sebelumnya mengatakan bahwa sertifikat yang diberikan kepada masyarakat melalui akan dijamin oleh pemerintah, selama sertifikat tersebut tidak palsu dan tidak terkait dengan mafia tanah.

“Jika benda tersebut berada di dalam kawasan sita BLBI, dapat dilakukan dengan melepaskan hak kepada pemegang sertifikat,” kata Mahfud selaku Direktur Jenderal Satgas BLBI melalui akun media sosial resminya, Sabtu (25/5). 6).

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Tumpang Tindih Aset BLBI dan Sertifikat Warga, BPN: Ada Salah Prosedur

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaTumpang Tindih Aset BLBI dan Sertifikat Warga, BPN: Ada Salah Prosedur

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini