Tak Ada Tax Amnesty Jilid 3, Ini Rencana Menkeu Kejar Kepatuhan Pajak

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Volume 2 resmi berakhir dengan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar Rp 61 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak akan lagi menggelar program serupa. Ini memastikan bahwa itu akan meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan pajak.

Menurut Sri Mulyani, data wajib pajak peserta Tax Amnesty Volume II yang telah terkumpul akan digunakan oleh petugas pajak sebagai database untuk melakukan upaya kepatuhan dan penegakan hukum setelah program berakhir.

“Ini bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk menjalankan UU secara konsisten dan tentu saja transparan dan akuntabel mungkin,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers online, Jumat (1/7).

Selain itu, jajarannya di DJBC juga akan terus menyempurnakan database data wajib pajak. Proses bisnis dan kepatuhan internal juga terus meningkat. Dengan begitu, ia berharap kantor pajak bisa menjadi lembaga yang diandalkan seluruh masyarakat.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memanfaatkan kerja sama pertukaran data melalui skema Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk perpajakan internasional.

“Ini semakin menyempit bagi wajib pajak dimanapun mereka berada di yurisdiksi manapun pasti akan ditangkap oleh petugas pajak,” kata Sri Mulyani.

Ia kembali menegaskan bahwa pajak itu dimaksudkan untuk menciptakan keadilan. Sri Mulyani tidak setuju dengan anggapan bahwa segala sesuatu dikenakan pajak oleh pemerintah untuk memperoleh pendapatan.

Dijelaskannya, masyarakat yang tidak mampu harus dibebaskan dari pajak. Di sisi lain, pemerintah menyia-nyiakan sejumlah manfaat bagi masyarakat kurang mampu dengan dana pajak. Oleh karena itu, menurut dia, pajak merupakan penjabaran dari prinsip gotong royong.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pihaknya tidak akan memberikan program amnesti serupa atau Amnesti Pajak jilid III untuk menciptakan kebijakan perpajakan yang adil.

Baca Juga:   Ada ‘Zombi Unicorn’ di AS, Valuasi Startup Diramal Tak Lagi Mahal

“Sudah diberi kesempatan, dan konsekuensinya juga sudah dijelaskan, kalau diberikan lagi tidak adil,” kata Neil kepada wartawan di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

Program Pengampunan Pajak Volume II resmi berakhir kemarin (30/6). Program tersebut berlangsung selama enam bulan dengan total kekayaan bersih dilaporkan mencapai Rp 594,8 triliun. Harta tersebut berasal dari 247,9 ribu wajib pajak.

Dari total aset yang dilaporkan, mayoritas merupakan aset deklarasi dalam negeri dan repatriasi asing sebesar Rp 512,5 triliun. Sisanya, Rp 59,9 triliun hanya dideklarasikan di luar negeri dan Rp 22,34 triliun berupa properti untuk diinvestasikan.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Tak Ada Tax Amnesty Jilid 3, Ini Rencana Menkeu Kejar Kepatuhan Pajak

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaTak Ada Tax Amnesty Jilid 3, Ini Rencana Menkeu Kejar Kepatuhan Pajak

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini