Subsidi Minyak Goreng Curah Berakhir 31 Mei 2022

Pemerintah akan mengakhiri program subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei 2022. Hal itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga Permenperin No. 8-2022 tentang Penghentian Program Penyediaan Minyak Goreng Curah Bersubsidi.

Untuk menjaga ketersediaan minyak goreng curah di dalam negeri, pemerintah akan memberlakukan kembali aturan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) pada Juni 2022.

Aturan DMO dan DPO untuk minyak goreng curah akan tertuang dalam Permendag No. 33-2022. Sedangkan aturan ini akan diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).

“Simirah masih digunakan baik untuk menghitung (kuota) izin ekspor maupun untuk memudahkan industri dalam menjalankan proses produksinya,” kata Dirjen Industri Agro Kementerian Pertanian Putu Juli Ardika dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR. DPR, Selasa (24/5).

Dalam program subsidi minyak goreng curah yang diterapkan sebelumnya, produsen, distributor, dan pengecer harus terdaftar di Simirah yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Dengan demikian, produsen minyak goreng curah dapat menuntut subsidi selisih harga minyak sawit mentah (CPO) antara harga pasar dan harga keekonomian kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Aturan sekarang akan diganti dengan penerapan DMO dan DPO. Namun, Putu belum mengetahui aturan teknis DMO dan DPO yang akan diterapkan.

Tujuan aturan DMO terbaru adalah untuk memastikan ketersediaan 10 juta ton minyak goreng curah atau bahan baku minyak goreng curah di dalam negeri. Dengan kata lain, kebijakan DMO akan menjamin ketersediaan minyak goreng hingga tiga kali lipat kebutuhan nasional dalam kondisi normal atau sekitar 3 juta ton.

Hal ini berbeda dengan aturan DMO sebelumnya yang tertuang dalam Permendag No. 8-2022 yang mewajibkan eksportir menyisihkan 20% volume ekspor untuk pasar domestik. Sedangkan DPO ditetapkan Rp 9.200 per Kg untuk CPO dan Rp 10.200 untuk olein.

Baca Juga:   Produsen Ingin Konversi Klaim Subsidi Minyak Goreng Jadi DMO

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendagri Oke Nurwan sedang menyiapkan formulasi DMO dan DPO terbaru. Aturan DMO dan DPO akan diintegrasikan dengan sistem Indonesian National Single Window (SINSW). Sedangkan penerbitan Export Agreement (PE) akan diterbitkan secara otomatis oleh SINSW.

Penerbitan PE dapat terjadi jika eksportir telah memenuhi aturan DMO yang tercantum dalam SNISW. Eksportir akan langsung mendapatkan kuota ekspor setelah melaporkan realisasi penyaluran DMO kepada SINSW.

Besaran DMO akan diatur secara berkala oleh Kementerian Pendidikan. Artinya, besar kecilnya DMO dan DPO akan secara dinamis menyesuaikan dengan kondisi pasar.

Menurut Oke, salah satu langkah baru dalam aturan tersebut adalah pengawasan distribusi yang lebih ketat. Distributor nantinya akan terpantau dengan sistem yang menyertakan Angka Kependudukan (NIK) sebagai tracking factor. Sistem akan mengadopsi sistem pelacakan yang digunakan dalam aplikasi CareProtect oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi.

“Kalau (menggunakan) NIK, maka dia (distributor) membeli di beberapa (distributor) yang dikenal, karena seperti PeduliLindungan. Hal seperti itu yang kita sempurnakan,” kata Oke.

Mengutip catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), total volume ekspor minyak sawit pada Maret 2022 hanya mencapai 2,01 juta ton, turun 3,14% dari bulan sebelumnya 2,09 juta ton.

Reporter: Andi M. Arief

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Subsidi Minyak Goreng Curah Berakhir 31 Mei 2022

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaSubsidi Minyak Goreng Curah Berakhir 31 Mei 2022

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini