Sejarah Pajak Anjing di Indonesia dan Contoh Daerah yang Menerapkannya

Memelihara hewan telah menjadi favorit dan pilihan banyak individu atau keluarga sejak lama. Salah satu hewan favorit saya adalah anjing. Hewan yang satu ini bahkan disebut sebagai sahabat manusia.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memiliki hewan peliharaan dapat mengurangi stres, menurunkan tekanan darah, dan bahkan mengurangi rasa kesepian. Tak heran jika hewan peliharaan, termasuk anjing, diperlakukan seperti anggota keluarga.

Namun, memiliki anjing sebagai hewan peliharaan bukan tanpa aturan atau intervensi negara. Sejarah mencatat, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur kepemilikan anjing. Padahal, saat itu negeri ini masih bernama Hindia Belanda. Salah satu aspek anjing diatur adalah, dalam kaitannya dengan pengenaan pajak, yang kemudian dikenal sebagai pajak anjing.

Pajak Anjing Era Kolonial

Seperti yang telah disebutkan, kepemilikan anjing telah diatur sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, termasuk pengenaan pajak anjing. Hal ini terlihat dari aturan ketat yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1906.

Aturan tertulis dalam Staatsblad Nomor 283 Tahun 1906, dan menyebutkan kewajiban bagi pemilik anjing. Antara lain kewajiban melaporkan jumlah anjing yang dipelihara, memberikan medali atau peneng (tanda pengenal), membayar pajak anjing, dan memuat ketentuan hukuman bagi pelanggarnya.

Pada saat itu, peraturan tentang anjing diterbitkan untuk mencegah penyakit anjing gila. Hal ini terkait dengan upaya pemerintah kolonial Hindia Belanda yang aktif melakukan edukasi penyakit anjing gila dari tahun 1905 sampai 1915. Edukasi ini antara lain melalui pelaporan penanganan gigitan anjing gila, serta rumah sakit mana yang bisa menjadi referensi untuk mengatasinya.

Aturan tentang anjing di era pemerintahan Hindia Belanda mengandung sanksi yang berat. Mengutip buku”Menangani layanan Dewan Administratif India“, orang yang memelihara anjing tetapi tidak memberikan medali atau tanda pengenal yang sah, dan diketahui berkeliaran di jalan, dikenakan denda sebesar Rp15 (uang Bank Javasche).

Pemberlakuan pajak anjing ini terus berlanjut, bahkan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Adanya pajak anjing pasca kemerdekaan memang tidak seperti zaman penjajahan Hindia Belanda yang berlaku secara nasional. Sebaliknya, itu diterapkan berdasarkan kebijakan lokal.

Baca Juga:   20 Delegasi Anggota Memulai Pertemuan Kedua G20 ACWG

Pajak Anjing Pasca Kemerdekaan

Mengenai aturan tentang pajak anjing pasca kemerdekaan, tidak ditemukan catatan atau catatan tentang aturan pengenaan pajak anjing di masa awal Republik Indonesia.

Aturan tentang pajak anjing, hanya terlihat dalam Undang-Undang Darurat (UU) Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Pengaturan mengenai pajak anjing ini, diatur dalam Pasal 14 huruf c UU Darurat 11.1957.

Secara umum pasal ini menjelaskan bahwa pajak anjing merupakan salah satu pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II (kabupaten/kota). Beberapa daerah yang telah menerapkan pajak anjing adalah Yogyakarta, Surabaya, Purbalingga, dan Surakarta.

Contoh Daerah di Indonesia yang Menerapkan Pajak Anjing

1. Yogyakarta

Aturan pajak anjing di Yogyakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 1960 tentang Pajak Anjing. Berdasarkan beleid, pajak anjing adalah pajak yang dikenakan atas pemeliharaan anjing.

Pajak ini dikenakan kepada pemilik anjing yang berdomisili di Yogyakarta. Berdasarkan aturan ini, tarif pajak anjing di Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 15 untuk anjing biasa dan Rp 30 untuk anjing mewah. Pajak anjing ini dibayarkan setahun sekali. Pembebasan pajak diberikan untuk anjing di bawah usia enam bulan.

Dalam aturan ini juga disebutkan bahwa pemilik anjing yang telah membayar pajak anjing, akan diberikan surat tanda terima pembayaran pajak anjing dan tanda logam untuk setiap anjing. Tanda logam itu menyebutkan tahun pajak, nomor urut, dan tulisan “Kotapraja Yogyakarta”.

Wajib pajak harus menjaga tanda logam yang sah selalu tergantung di leher anjing. Apabila dalam tahun pajak merek logam tersebut hilang, maka Wajib Pajak dapat memperoleh merek logam pengganti, dengan membayar biaya sebesar Rp5.

2. Surabaya

Pengenaan pajak anjing di Surabaya tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 39 Tahun 1955. Tujuan pengenaan pajak anjing di Surabaya masih sejalan dengan tujuan yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu untuk mencegah penyebaran rabies.

Aturan terkait pajak anjing yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah Kota Surabaya, tertuang dalam Soerabajasche Uondenbelasting Verordering. Pada intinya Perda Kota Besar Surabaya 39/1955 memiliki kesamaan dengan aturan yang dikeluarkan pada masa kolonial. Bedanya, soal pengenaan tarif.

Baca Juga:   Pembangunan IKN Akan Serap 200 Ribu Pekerja Mulai Tahun Depan

Dalam Perda Kota Besar Surabaya 39/1955 disebutkan bahwa besaran tarif pajak anjing dibagi berdasarkan jenis anjing. Untuk anjing biasa, tarif pajak anjing yang dikenakan adalah Rp 150 per tahun.

Sedangkan untuk anjing jenisnya dibagi lagi berdasarkan jumlahnya. Untuk anjing ras pertama, tarif pajak yang dikenakan adalah Rp 450 per tahun. Kemudian, untuk anjing kedua dikenakan tarif Rp 900 per tahun. Sedangkan untuk anjing ketiga dan seterusnya dikenakan tarif Rp 1.350 per tahun.

Wajib Pajak yang dikenakan pajak atas anjing ini, wajib mendaftarkan anjingnya dan membayar pajaknya, serta memakai tanda pengenal pada anjing miliknya. Jika tanda pengenal hilang, maka wajib pajak harus menyerahkan tanda pengenal pengganti, dengan membayar biaya tetap sebesar Rp10.

Aturan tentang pajak anjing di Surabaya kemudian diubah menjadi Peraturan Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 1978. Melalui beleid ini, pemerintah Kota Surabaya merevisi besaran tarif pajak anjing.

Dalam Peraturan Kota Surabaya 10 Tahun 1978, untuk setiap kepemilikan anjing biasa dikenakan tarif pajak sebesar Rp 250 per tahun. Kemudian, untuk anjing ras pertama dikenakan tarif Rp 1.500 per tahun. Sedangkan untuk kepemilikan anjing kedua dan ketiga, tarifnya masing-masing Rp 2.500 dan Rp 5.000 per tahun.

Perubahan lain yang tercantum dalam Peraturan Kota Surabaya 10/1978 adalah pengenaan pajak anjing untuk ras anjing persilangan (campuran). Untuk anjing ras (campuran ras dan anjing biasa), tarif pajak yang dikenakan adalah Rp 1.000 per anjing per tahun.

Serupa dengan aturan yang berlaku di daerah lain, penerapan pajak anjing diikuti dengan persyaratan untuk mendaftar dan memakai tanda pengenal pada anjing. Jika tanda pengenal tersebut hilang, maka wajib pajak harus mengajukan penggantian, dengan membayar biaya sebesar Rp 100.

3. Purbalingga

Pengenaan pajak anjing di Purbalingga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 1967 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga, Soemeri Poespawardaja.

Ketentuan tarif pajak anjing di Kabupaten Purbalingga tertuang dalam Pasal 1 Perda tersebut. Purbalingga 1 Tahun 1967. Artikel ini merinci tarif pajak untuk beberapa jenis anjing.

Untuk jenis anjing seperti “Herder“,”Buldog“,”Pudel“,”Terry“,”angin kencang“, dan”Spaniel“Misalnya kena pajak Rp 265 per tahun. Kemudian untuk anjing ras lain yang staboom 50% dikenakan pajak Rp 140 per tahun. Sedangkan untuk anjing biasa tarifnya Rp 25 per tahun. tahun.

Baca Juga:   Urutan Metode Ilmiah Beserta Pengertian dan Karakteristiknya

Aturan tersebut juga memperjelas pengenaan pajak pada orang yang memiliki lebih dari satu jenis anjing. Tarif yang dikenakan untuk setiap anjing tambahan dari jenisnya, adalah setengah dari jumlah yang dikenakan pada anjing pertama.

4. Surakarta

Ketentuan pajak anjing di Surakarta, diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Daerah Tingkat II Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Anjing.

Berdasarkan beleid tersebut, setiap anjing yang dipelihara di Wilayah Kotamadya Tingkat II Surakarta dikenakan pajak anjing. Pajak anjing dikenakan setahun sekali dengan tarif Rp 10.000 per anjing ras atau Rp 2.000 per anjing untuk anjing non ras.

Namun, untuk anjing yang berumur kurang dari tiga bulan, anjing untuk keperluan dinas oleh aparatur negara, dan anjing semata-mata untuk ilmu pengetahuan, dibebaskan dari pengenaan pajak ini.

Wajib Pajak yang telah membayar pajak anjing akan diberikan Surat Setoran Pajak (STLP) dan tanda pengenal, yang harus dibubuhkan pada leher anjing yang bersangkutan, sehingga dapat terlihat dengan jelas dan jelas.

Demikian penjelasan tentang pajak anjing, serta beberapa contoh kabupaten yang sudah menerapkannya. Selain empat wilayah yang telah disebutkan, beberapa wilayah lain juga memberlakukan pajak anjing. Seperti Medan, misalnya, yang pada tahun 1955 memberlakukan pajak anjing sebesar Rp 12 per ekor per tahun.

Meski telah diatur, seiring berjalannya waktu, pemberlakuan pajak anjing mengalami penurunan. Tidak ada lagi pengumuman atau informasi dari pemerintah daerah terkait kewajiban mendaftar dan membayar pajak anjing.

Alasan penurunan pajak anjing ini karena kesadaran pemilik anjing dalam pendataan dan pembayaran pajak anjing relatif rendah. Belum lagi mendaftar dan membayar pajak anjing, kesadaran mengisi formulir surat pajak dan membayar pajak masih rendah.

Hal ini juga terjadi di banyak kota. Jadi, pelan-pelan pajak anjing juga terdengar samar, dan akhirnya hanya menyisakan panggilan terkait data kepemilikan anjing saja.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Sejarah Pajak Anjing di Indonesia dan Contoh Daerah yang Menerapkannya

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaSejarah Pajak Anjing di Indonesia dan Contoh Daerah yang Menerapkannya

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini