Ramai Tagar Blokir Kominfo, Ini Pro dan Kontra Aturan PSE

Kebijakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE menuai pro dan kontra. Mereka yang tidak setuju dengan aturan ini mengkritik pemerintah melalui tagar “blokir Kominfo” di media sosial dan membuat petisi di Change.org.

Protes ini muncul setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir beberapa PSE yang beroperasi di Tanah Air. Masyarakat merasa dirugikan dengan pemblokiran PayPal untuk game online seperti Steam.

“Sebagai pekerja seni, saya sangat dirugikan. Saya hanya seniman penuh waktu, komisi saya mengalir melalui PayPal. Tubuhku tenggelam,” kata akun @ealahkarepmu.

LBH Jakarta menyatakan bahwa pemblokiran situs Steam, Epic Games, dan PayPal adalah tindakan sewenang-wenang, melawan hukum, dan merugikan masyarakat.

Pemblokiran dilakukan dengan dalih aplikasi dan situs tidak terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

“Pemerintah suka menggunakan jargon seolah-olah mendukung ekonomi kreatif dan ingin meningkatkan literasi digital tetapi justru sebaliknya,” kata pengacara publik LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari.

Kritik juga datang dari dewan SAFEnet. Dewan ini menyatakan banyak pasal yang membuat hak privasi dan kebebasan berekspresi terancam dan dengan platform digital untuk mendaftar, itu berarti membahayakan data penggunanya.

Tiga poin yang dijelaskan oleh SAFEnet terkait artikel tersebut, yaitu:

1. Konten pengguna dapat dihapus sewaktu-waktu jika dianggap mengganggu dan mengganggu ketertiban umum
2. Sistem dan data pengguna diberikan akses ke kementerian dan lembaga penegak hukum
3. Komunikasi pribadi dibuka oleh aparat penegak hukum

Dukungan Terhadap Peraturan PSE

Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons A Tanujaya menilai kebijakan terkait PSE sebagai langkah awal penegakan kedaulatan digital Indonesia.

Ia menyebut banyak instansi yang tertarik dengan pendaftaran PSE ini. “Seperti OJK dan BI yang akan sangat membantu dalam pengelolaan aplikasi keuangan, pinjol dan dompet digital asing yang melakukan aktivitasnya di Indonesia tanpa izin,” kata Alfons dalam keterangan pers, Senin.

Baca Juga:   Cara Melacak Nomor HP Tak Dikenal, Langsung Ketahuan Siapa

Terkait maraknya kritik, Alfons menilai penting agar pemerintah tidak terlalu kaku, dan harus bisa “bermain bagus”.

“Karena PSE asing yang ditinggalkan sudah banyak penggunanya yang tentunya langsung marah dan protes karena zona nyamannya terganggu,” kata Alfons.

Ia juga menyarankan Kominfo untuk memperbaiki sistem dan organisasinya dengan profesionalisme, transparansi dan perbaikan sistem internal. “Agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan tidak mempersulit PSE yang mendaftar atau bahkan memanfaatkan pendaftaran PSE ini sebagai sarana KKN baru,” ujarnya.

Ini juga memberikan contoh Uni Eropa melalui Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR UE) profesionalnya. Aturan organisasi ini dihormati oleh PSE dan menjadi panutan bagi banyak negara di dunia.

Alfons setuju untuk memblokir tindakan ketika PSE tidak tertarik mengikuti aturan main. “PSE Indonesia, seperti Gojek, jika ingin berbisnis di negara lain, jelas harus mengikuti aturan di negara yang bersangkutan,” kata Alfons.

Dia mengatakan pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada PayPal dengan membuka blokirnya sehingga pengguna dapat menarik dana mereka yang ditahan karena tidak dapat mengakses layanan tersebut. “Namun, jika Paypal memutuskan untuk tidak mendaftar PSE, masyarakat masih bisa mencari alternatif lain,” ujarnya.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Ramai Tagar Blokir Kominfo, Ini Pro dan Kontra Aturan PSE

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

TeknologiRamai Tagar Blokir Kominfo, Ini Pro dan Kontra Aturan PSE

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini