Pemerintah Bayar Utang ke Pertamina dan PLN Rp 89,1 Triliun
P

PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerima pembayaran piutang dari pemerintah terkait pembayaran kompensasi penyaluran subsidi BBM, LPG, dan listrik tahun lalu sebesar Rp 89,1 triliun. Pertamina menerima pembayaran sebesar Rp 63,5 triliun, sedangkan PLN sebesar Rp 24,6 triliun.

Direktur Utama PLN Nicke Widyawati menjelaskan, pihaknya pada April lalu juga telah menerima pembayaran kompensasi atas penyaluran subsidi BBM dan LPG tahun lalu dari pemerintah sebesar Rp 29 triliun. Dengan demikian, total pembayaran yang diterima perusahaan dari pemerintah untuk kompensasi penyaluran subsidi tahun lalu mencapai Rp 93,5 triliun.

“Pembayaran ini dapat memperkuat cash flow Pertamina untuk menjaga keberlanjutan energi nasional,” kata Nicke dalam siaran pers yang diterima. Katadata.co.id, Jumat (1/7).

Ia menjelaskan, pembayaran ganti rugi ini lebih cepat dari jadwal yang direncanakan pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain percepatan pembayaran kompensasi, komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli juga diberikan melalui tambahan subsidi sebesar Rp 71,8 triliun dan kompensasi BBM sebesar Rp 24 triliun. Dengan demikian, total subsidi yang akan diberikan pemerintah tahun ini mencapai Rp 401,8 triliun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 100 per barel.

Subsidi pemerintah, kata dia, membuat harga BBM di Indonesia masuk ke dalam kelompok terendah kedua di Indonesia. Untuk itu, menurut Nicke, masyarakat perlu lebih hemat dalam menggunakan bahan bakar.

Adapun Pertamina, menurut dia, akan berupaya maksimal agar subsidi yang dialokasikan Pemerintah untuk BBM dan LPG dalam APBN 2022 dapat lebih dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. .

Baca Juga:   Total Investor Pasar Modal Meningkat 12%, Gen Z Lebih Suka Saham Finansial

“Pertamina akan menjalankan amanah dari pemerintah dengan terus memperkuat tata kelola pendistribusian BBM dan LPG agar tetap lebih tepat sasaran, antara lain dengan melakukan registrasi kendaraan di website MyPertamina,” ujar Nicke.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga mengapresiasi langkah pemerintah mempercepat pembayaran kompensasi ini. Menurut Darmawan, proses pencairan santunan biasanya memakan waktu hingga dua tahun.

“Tapi sekarang sudah bisa dilakukan semester depan. Ini bukti perbaikan tata kelola dari pemerintah soal ganti rugi,” kata Darmawan.

Darmawan mengatakan, pembayaran ganti rugi ini merupakan bentuk kesetiaan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui kebijakan pemerintah yang tidak pernah melakukan penyesuaian tarif listrik untuk semua golongan tarif pelanggan sejak tahun 2017. Pemerintah memangkas subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi Rp 94,17 triliun dari 2017 hingga 2021.

“Kami di PLN berperan dengan mendukung biaya listrik masyarakat terlebih dahulu. Sehingga listrik tetap bisa tersedia untuk masyarakat,” kata Darmawan.

PLN memastikan skema distribusi subsidi dan kompensasi listrik ini akan terus ditingkatkan. Pencocokan data dan akurasi data terus dilakukan PLN agar alokasi subsidi dan kompensasi dapat tepat sasaran.

Pemerintah berencana menyesuaikan tarif untuk pelanggan rumah tangga terjangkau golongan 3.500 VA ke atas mulai 1 Juli. Sedangkan tarif listrik untuk kelompok pelanggan lain tidak akan naik.

“Agar APBN selanjutnya dapat terus dialokasikan untuk program-program yang lebih luas berdasarkan manfaat dan keadilan sosialnya,” kata Darmawan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Maret 2022 sempat menyebutkan utang pemerintah kepada PT Pertamina dan PLN mencapai Rp 109 triliun. Utang ini merupakan kewajiban membayar kompensasi atas pelaksanaan subsidi energi hingga akhir tahun lalu.

Baca Juga:   TV Analog di 56 Wilayah Akan Dihentikan Minggu Depan

“Ini yang disebut shock absorber. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung semua shock yang berasal dari kenaikan harga minyak dan biaya pasokan listrik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Maret lalu. edisi, Selasa (28/3)

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Pemerintah Bayar Utang ke Pertamina dan PLN Rp 89,1 Triliun

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini