Pemerintah akan Atur Pembelian BBM Bersubsidi agar Tepat Sasaran

Pemerintah sedang menyiapkan aturan terkait peruntukan teknis pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar bersubsidi agar pendistribusiannya bisa lebih tepat sasaran.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan aturan itu akan mengatur dua hal, yakni kenaikan harga minyak dunia dan peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi karena disparitas harga.

“Dalam Perpres tersebut, tidak hanya BBM Pertalite yang akan ditingkatkan, solar lain yang lebih krusial karena solar tetap bersubsidi meski disubsidi per liter, tapi harganya masih sangat murah dibandingkan solar non subsidi,” katanya, Senin. (30/5 ).

Saat ini harga solar bersubsidi hanya dijual Rp 5.100 per liter, sedangkan harga solar non subsidi sudah hampir mencapai Rp 13.000 per liter.

Djoko mengungkapkan, perang Ukraina dengan Rusia membuat harga minyak dunia melambung khususnya bensin, sehingga harga Pertamax di dalam negeri naik menjadi Rp 12.500 per liter. Periksa database berikut:

Sementara itu, pemerintah juga tidak menaikkan harga Pertalite yang membuat perbedaan harga BBM untuk jenis penugasan ini juga sama antara Solar dan Bensin. Hal itulah yang kemudian membuat konsumen beralih dari membeli Pertamax ke Pertalite.

Kondisi itu yang membuat beban keuangan Pertamina semakin berat karena perusahaan harus mengimpor sekitar 50% bensin dengan harga tinggi, sedangkan harga jual produknya tidak naik sesuai harga keekonomian. “Dua hal ini akan diatur lebih lanjut dengan Perpres yang baru,” kata Djoko.

Lebih lanjut dia mengatakan, Solar menjadi prioritas pertama yang akan ditetapkan pemerintah karena jenis bahan bakar ini tidak hanya digunakan oleh kendaraan bermotor, tetapi juga industri pertambangan dan perkebunan, hingga kapal-kapal besar. Sedangkan untuk Pertalite, hanya terjadi pergeseran konsumen yang membuat volume distribusinya meningkat.

Baca Juga:   Bappepti Luncurkan Call Center, Siap Terima Aduan soal Robot Trading

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan, DPR telah bertemu dengan PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas untuk membahas aturan pembelian BBM bersubsidi.

Dalam pertemuan itu, kata Mulyanto, Pertamina berharap aturan pembelian bisa diatur agar pendistribusian BBM bersubsidi dan penugasan bisa lebih tepat sasaran. Periksa database berikut:

“Ketika harga solar nonsubsidi naik, berarti disparitasnya semakin tinggi, ini lebih rentan, sehingga solar harus diatur. Kemudian, saat mengikuti Pertamax, hal serupa terjadi, ada gap yang tinggi antara Pertalite dan Pertamax,” ujarnya.

Pemerintah kini tengah merumuskan konsumen yang berhak menerima BBM bersubsidi. Sekarang umumnya yang berhak menerima BBM bersubsidi adalah usaha kecil, usaha mikro, petani kecil yang lahannya di bawah dua hektar, angkutan umum.

Dalam berbagai forum, lanjut Mulyanto, ia cenderung mengusulkan agar pemerintah memperketat pembelian Pertalite, di mana mobil mewah dan mobil dinas tidak boleh menggunakan Pertalite, termasuk Solar. “Kami mengarahkan agar pembelian lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Jadi, itu urgensinya,” katanya.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Pemerintah akan Atur Pembelian BBM Bersubsidi agar Tepat Sasaran

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaPemerintah akan Atur Pembelian BBM Bersubsidi agar Tepat Sasaran

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini