Pakar: Omnibus Law di UU PPP Akomodasi Kepentingan Sesaat Pemerintah

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani revisi RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU KPBU), sehingga resmi menjadi payung hukum dan mendapat Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada Sekretariat Negara untuk mengubah rancangan undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jika ditemukan kesalahan teknis.

Hal ini juga mengubah posisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebelumnya selalu mengatur undang-undang, kini juga memiliki Sekretariat Negara, karena dapat mengatur undang-undang yang dibuat dengan metode omnibus.

Menanggapi undang-undang tersebut, Fajri Nursjamsi, Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan (PSHK), menilai Presiden dan DPR telah kehilangan momentum dalam reformasi proses pembuatan undang-undang.

“Namun sayangnya DPR dan pemerintah mengerdilkan momentum ini, banyak hal yang seharusnya menjadi visi pemerintah dan DPR untuk legislasi tidak dicantumkan,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (22/6).

Menurutnya, UU KPS tidak mendukung upaya penyelesaian persoalan tata kelola legislasi di Indonesia. Isu ini menjadi salah satu janji kampanye Jokowi, yakni menegakkan sistem hukum yang bermartabat dan amanah.

Dalam catatan PSHK, ada lima isu terkait tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan. Termasuk perencanaan legislasi yang tidak sejalan dengan perencanaan pembangunan. Kemudian material kargo yang tidak sesuai dengan bentuk regulasi, dan adanya kondisi hyper-regulatory yaitu terlalu banyaknya regulasi di tingkat eksekutif.

Selain itu, pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan rekomendasi dari hasil evaluasi peraturan perundang-undangan masih lemah. Terakhir, lembaga pembuat aturan legislatif yang bekerja secara parsial.

Ia melihat pemerintah dan DPR seolah hanya fokus pada persoalan hiperregulasi yang seolah diselesaikan dengan ketentuan tambahan tentang metode omnibus. Faktanya, metode omnibus tidak menyelesaikan masalah hiperregulasi.

Baca Juga:   Pemerintah akan Bangun Pusat Data di Batam Mulai Akhir Tahun Ini

Fajri melirik UU Hak Cipta yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan menjelaskan keberadaan omnibus Law tidak bisa mencegah lahirnya regulasi baru dalam jumlah besar.

“Sepertinya UU KPS ini hanya mengakomodir apa yang menjadi kepentingan pemerintah secara parsial dan jangka pendek,” ujarnya.

Selain masalah omnibus, kekhawatiran lain adalah Pasal 73 UU KPS yang memberikan kewenangan kepada Sekretariat Negara untuk mengubah naskah undang-undang yang telah disetujui DPR, jika ditemukan kesalahan teknis di dalamnya.

Pasal ini membuka peluang terjadinya perubahan undang-undang, karena selama ini seringkali naskah RUU yang disampaikan DPR kepada Presiden tidak pernah dibuka secara transparan kepada publik. Kondisi ini mengurangi kesempatan masyarakat untuk ikut memantau jika terjadi perubahan sepihak.

“Masyarakat bisa membandingkan dan bisa menjadi objek uji formal di MK,” kata Fajri.

Hal senada juga diungkapkan pengacara dari Fakultas Hukum Mesin, Asfinawati. Menurutnya, pasal ini bisa menimbulkan masalah baru. Tanpa pengawasan, perubahan teknis teks UU berpotensi mengubah substansi.

Asfinawati juga mengutip teks UU Hak Cipta dan juga UU Kesehatan, di mana ada perubahan teknis yang mengubah aturan secara substansial.

“Yang diakui teknis oleh Pemerintah, bukan soal teknis, tapi substansial. Bahkan ada yang menambahkan beberapa ayat yang sebelumnya tidak ada,” ujarnya.

Dulu, setelah UU Kesehatan disadap oleh DPR, muncul polemik ketika diketahui ada ayat yang menyebut tembakau sebagai zat adiktif hilang dari teks. Saat itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Kesehatan Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menjelaskan hilangnya pasal tersebut murni karena kesalahan teknis, bukan unsur kesengajaan.

Sedangkan untuk UU Hak Cipta ditemukan beberapa kesalahan ketik pada Pasal 6, Pasal 5, dan Pasal 757. Terkait kesalahan tersebut, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Pratikno, mengakui kesalahan tersebut bersifat teknis dan administratif, serta berdampak pada pelaksanaan aturan.

Baca Juga:   Jadwal Final Voli Putra Indonesia vs Vietnam SEA Games 2021

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Pakar: Omnibus Law di UU PPP Akomodasi Kepentingan Sesaat Pemerintah

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaPakar: Omnibus Law di UU PPP Akomodasi Kepentingan Sesaat Pemerintah

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini