Mengenal Profesi YouTuber, Definisi dan Aspek Perpajakannya

Schmu.id, Mengenal Profesi YouTuber Saat ini,  platform media sosial sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh komunitas adalah YouTube.

YouTube adalah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Platform ini menampilkan beragam konten video yang dibuat oleh pencipta, seperti film, TV, dan klip video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada di situs.

YouTube dilihat oleh rata-rata satu miliar pengunjung setiap bulan, sementara setiap menit ada sekitar seratus video yang diunggah. Seseorang yang berperan sebagai pencipta konten yang ditampilkan di YouTube, disebut sebagai YouTuber.

YouTuber didefinisikan sebagai seseorang yang membuat konten dan mempublikasikannya di YouTube, dan tidak hanya menggunakannya. Umumnya istilah YouTuber disematkan kepada seseorang atau kelompok yang memiliki saluran YouTube sendiri, buat, publikasikan, dan cari pelanggan.

YouTuber Sebagai Profesi

Pada awalnya, YouTuber dimulai sebagai hobi saja. Tetapi dengan jumlah pengunjung ke platform, peluang menghasilkan uang dari membuat, dan menerbitkan konten di YouTube sangat besar, jika dikejar lebih jauh.

Saat ini sudah banyak orang yang menjadikan youtuber sebagai sebuah profesi, dengan penghasilan yang cukup besar. Di Indonesia sendiri, profesi sebagai YouTuber sudah dikategorikan sebagai pekerjaan lepas, dengan klasifikasi usaha 90002 atau kategori pekerja seni. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015.

Penghasilan sebagai YouTuber berasal dari berbagai sumber. Pertamauangkan saluran Youtube. Itu adalah, pencipta memungkinkan YouTube atau Google untuk menempatkan iklan di dalam video. Sebagai imbalannya, pencipta akan mendapatkan bagi hasil dari iklan tersebut, dengan pembagian 45% untuk YouTube dan 55% untuk YouTuber.

Baca Juga:   5 Tips YouTube yang Penting Namun Tersembunyi di Tahun 2022

Keduaomong-omong penawaran merek. Artinya, YouTuber dengan jumlah pengikut atau pelanggan banyak, dapat menarik sponsor atau pengiklan dari luar YouTube. Faktanya, YouTuber dengan pelanggan banyak juga yang bisa menarik investor masuk saluranyang akan bertindak sebagai sponsor.

Dengan mendapatkan sponsor, YouTuber bisa mendapatkan bayaran untuk ditempatkan penempatan merek, atau iklan di luar sistem Google ke dalam video mereka. Harga penempatan merek Ini bervariasi, tergantung pada seberapa populer itu saluran seorang YouTuber, dan seberapa dalam potensi keuntungan yang akan diperoleh sponsor.

Aspek Perpajakan YouTuber

Sebagai profesi yang diakui pemerintah, YouTuber otomatis terikat dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku, terutama aturan mengenai pajak penghasilan atau PPN.

Mengumpulkan pajakku.comDari aspek PPh, ada dua skema yang berlaku bagi Youtuber yaitu PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. Namun perlu diingat bahwa Youtuber yang dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak adalah mereka yang memenuhi syarat utama yaitu memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak ( PTKP) sebesar Rp 54 juta per tahun.

1. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dikenakan kepada YouTuber yang berafiliasi dengan suatu instansi. Artinya, instansi yang menaungi YouTuber harus memungut PPh 21 dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Instansi yang wajib membayar PPh 21 youtuber bukan hanya lembaga payung, tetapi juga perusahaan yang menggunakan jasa youtuber.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, YouTuber biasanya memiliki sumber penghasilan selain monetisasi saluran oleh adsenseyaitu dengan dukungan. Dilansir dari laman resmi DJP, pembayaran pajak untuk dukungan Hal ini tergantung dari perusahaan yang membeli layanan youtuber tersebut, apakah berstatus sebagai pengurang PPh 21 atau tidak.

Baca Juga:   Tunjang Kompetensi Mahasiswa, Umsida Sediakan 20 Skema Sertifikasi Profesi BNSP

Jika berstatus sebagai pemotong PPh 21, maka perusahaan ini wajib memotong PPh atas penghasilan YouTuber terkait. Jika tidak berstatus sebagai pengurang PPh 21, maka YouTuber wajib melaporkan penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), beserta penghasilan lainnya.

2. PPh Pasal 25

Untuk penghasilan di luar yang dipotong oleh perusahaan pengurang PPh 21, tentunya youtuber masih memiliki sumber penghasilan yang belum dipotong/pajak. Jika YouTuber yang bersangkutan tidak berafiliasi dengan agensi, maka dia wajib melaporkan pajak secara mandiri dengan PPh 25.

Karena profesi YouTuber termasuk dalam pekerjaan lepas yang masuk dalam kelompok usaha (KLU) kegiatan pekerja seni, dengan kode 90002. Dengan demikian, pajak dihitung menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh, dengan menerapkan skema tarif progresif. Perhitungannya menggunakan tarif normatif 50% dari pendapatan kotor selama setahun.

Misalnya, jika saluran YouTube “ABC” memiliki pendapatan tahunan $ 175 juta. Dengan demikian, dengan menggunakan skema normatif penghitungan laba bersih, maka penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut.

  • Pendapatan Bersih Tahunan: 50% x Rp 175 juta = Rp 87,5 juta
  • Penghasilan Kena Pajak: Rp 87,5 juta – Rp 54 juta = Rp 33,5 juta
  • Pajak terutang: 5% x Rp 33,5 juta = Rp 1.675.000

Baca juga: Inilah Cara Hasilkan Uang dari Blog Termasuk Google Adsense

Sebagai informasi, YouTuber juga berkesempatan memasang PPh Pasal 25 setiap bulan, yang besarnya dihitung dari laba bersih dikurangi PTKP, kemudian dikalikan dengan PPh Pasal 17. Setelah itu hanya dibagi 12 bulan.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Mengenal Profesi YouTuber, Definisi dan Aspek Perpajakannya

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

EdupediaMengenal Profesi YouTuber, Definisi dan Aspek Perpajakannya

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini