Luhut Jamin Stok dan Harga Minyak Goreng Stabil di Kisaran Rp15 Ribu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau masyarakat tidak panik dengan masalah minyak goreng. Dia menjamin pasokan minyak goreng dalam negeri dan harga di pasar akan terkendali dengan aman.

“Semua langkah yang kita lakukan harus memastikan ketersediaan dan harga di masyarakat sesuai dengan arahan yang diberikan langsung oleh Presiden Jokowi,” jelas Luhut dalam konferensi pers virtual Update Ketersediaan dan Keterjangkauan Minyak Goreng, Minggu (5/6). /2022).

Luhut mengatakan kebijakan pemerintah membuka kembali keran ekspor minyak goreng penting karena akan berdampak pada pendapatan yang diterima petani sawit. Jika ekspor meningkat, maka rantai distribusi dapat dilanjutkan. Dengan itu, pemerintah berharap harga tandan buah segar (TBS) bagi petani kembali membaik.

“Kran ekspor sudah dibuka kembali. Kita buka peluang ekspor lebih dari 1 juta ton. Ini bertahap dilakukan dengan basis kontribusi realisasi dalam negeri untuk program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH),” kata Luhut.

Ia mengungkapkan, jumlah CPO yang bisa diekspor saat ini mencapai 302 ribu ton. Pemerintah berjanji akan terus memantau kinerja ekspor tersebut, terutama dampaknya terhadap harga TBS di tingkat petani. Sejumlah langkah percepatan akan dilakukan pemerintah untuk menggagalkan rencana tersebut, agar harga TBS tidak kurang dari Rp2.500 per kg, atau bahkan lebih.

Selain membuka keran ekspor, pemerintah juga secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang sebelumnya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik (domestic market obligation/DMO) dan kewajiban harga domestik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri dengan harga terjangkau setelah larangan ekspor dicabut.

Dengan kebijakan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena pasokan minyak goreng dalam negeri menurun atau harga kembali naik.

“Kami pastikan itu tidak terjadi. Pada fase transisi ini, jumlah DMO yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni adalah 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah ini 50 persen lebih tinggi dari kebutuhan minyak goreng kami,” kata Luhut.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk membanjiri pasar domestik guna memudahkan masyarakat mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu atau Rp15 ribu.

“Pemerintah juga akan mendistribusikan minyak goreng curah dengan HET di daerah yang tidak terjangkau dengan program ini dengan baik, untuk mengimbangi kenaikan biaya transportasi, pemerintah akan memberikan kompensasi kenaikan multiplier ekspor. Program minyak goreng bisa menjangkau seluruh tanah air,” imbuhnya.