Korlantas Polri Sebut Denda Tilang Elektronik Capai Rp 639 Miliar

Penerapan electronic grinding menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang terungkap, serta jumlah denda yang terakumulasi melalui penyeberangan.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia atau Korlantas Polri mengatakan, besaran denda yang dihimpun dari pelaksanaan pos pemeriksaan elektronik mencapai Rp 639 miliar.

“Total denda Rp 639 miliar diperoleh dari 1.771.242 pelanggaran lalu lintas yang berhasil dikumpulkan selama penerapan tilan elektronik,” kata Kasubdit Standar Pencegahan dan Penindakan Direktorat Keselamatan dan Keamanan Korlantas Polri Kombes Pol Mohammad Tora. , dikutip dari Di antaraSabtu (18/6).

Ia menjelaskan, jumlah denda yang dipungut jauh lebih besar dibandingkan tahun 2020, saat denda elektronik belum diberlakukan. Saat itu jumlah tilang tercatat sebanyak 120.733 dengan denda sebesar Rp 53,67 miliar.

Tora mengatakan pihaknya akan terus memperluas penerapan bendera elektronik di Indonesia. Saat ini baru 12 Polisi Daerah (Polda) yang menerapkan teknologi tersebut, menggunakan 243 kamera statis dan 10 kamera berjalan.

Sedangkan kamera berjalan adalah kamera pengintai yang dipasang pada seragam petugas atau pada mobil dan motor polisi. Kamera akan merekam bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan.

Saat ini, Polri sedang mengembangkan tiang elektronik tahap kedua, yang rencananya akan diterapkan di 14 pos polisi dengan 38 kamera statis dan dua kamera berjalan. Rencananya, pembangunan pabrik elektronik tahap kedua ini akan dilaksanakan pada 2023. Selanjutnya, pabrik elektronik maju tidak hanya akan dipasang di titik-titik pelanggaran lalu lintas, tetapi juga di lokasi rawan kecelakaan.

“Pembangunan pabrik elektronik akan diarahkan, selama ini fokusnya di titik-titik pelanggaran lalu lintas. Kita akan arahkan lagi ke titik-titik tersebut, ke tempat kecelakaan agar ada catatannya, seperti landai di Puncak, Bogor dan lain-lain. ,” dia berkata.

Baca Juga:   Kemendag Adakan Bazar Ramadhan, Harga Jual Bahan Pohon Lebih Murah

Penghitung elektronik atau penegakan hukum lalu lintas elektronik (ETLE), mulai 23 Mei 2021. Penggunaan kamera pengawas atau CCTV sudah beroperasi di beberapa tempat.

Mengutip indonesia.go.id, sebanyak 12 Polda telah ditetapkan sebagai percontohan penerapan pos pemeriksaan elektronik. Pemilik kendaraan yang melanggar, memperoleh tanda terima yang dikirim langsung ke alamat rumah. Persimpangan elektronik ini berlaku untuk semua kendaraan roda dua dan roda empat.

Dasar hukum pemberlakuan bendera elektronik adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 80 Tahun 2012. Kedua aturan tersebut menjelaskan tata cara pemeriksaan kendaraan dan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Contoh pelanggaran rambu elektronik antara lain, melewati marka jalan, tidak memakai sabuk pengaman untuk kendaraan roda empat, menggunakan ponsel di jalan, menggunakan plat nomor palsu, dan masih banyak lagi.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Korlantas Polri Sebut Denda Tilang Elektronik Capai Rp 639 Miliar

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaKorlantas Polri Sebut Denda Tilang Elektronik Capai Rp 639 Miliar

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini