Kawasan Ekonomi Khusus, Pengertian, Bentuk dan Aspek Perpajakan

Schmu.id, Kawasan Ekonomi Khusus – Pada Maret 2022, salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia menorehkan sejarah, dengan sukses menjadi tempat penyelenggaraan acara. peristiwa internasional. KEK yang dimaksud adalah, KEK Mandalika yang merupakan tempat yang disebutnya MotoGP.

KEK Mandalika merupakan salah satu kawasan khusus yang dikembangkan oleh Indonesia, dengan kegiatan khusus yaitu pariwisata. Selain KEK Mandalika, Indonesia memiliki 12 KEK dengan kegiatan pokok yang bervariasi dan beberapa telah menunjukkan hasil yang baik.

KEK Galang Batang, misalnya, awal tahun ini meluncurkan rilis ekspor pertama Smelter Grade Alumina (SGA) sebanyak 21.001 ton dengan nilai Rp 100 juta. Pelepasan ekspor di kawasan ekonomi khusus ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Sejak tahun 2009, Indonesia aktif di bidang-bidang tertentu yang berbeda dibandingkan dengan bidang-bidang serupa yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, sebenarnya apa sih kawasan ini dan seperti apa perlakuan pajaknya? Simak ulasan berikut.

Pengertian dan Bentuk Kawasan Ekonomi Khusus

KEK dapat didefinisikan sebagai suatu kawasan menurut wilayah tertentu dalam wilayah hukum Indonesia, yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi batas dan memperoleh fasilitas tertentu.

Mengumpulkan www.kek.go.id, pemerintah membentuk kawasan ekonomi khusus yang dianggap penting bagi perekonomian nasional. Sebab, untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi, diperlukan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis.

Nah, kawasan khusus disiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

KEK memiliki dasar hukum Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa KEK dikembangkan melalui kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. KEK yang dibentuk, berfungsi untuk menampung industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Baca Juga:   Contoh Kata Kerja Material dan Penggunaannya dalam Sebuah Kalimat

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU 39/2009, bentuk kawasan ekonomi khusus terdiri dari tujuh zona, antara lain:

  1. Pemrosesan ekspor
  2. Logistik
  3. industri
  4. Pengembangan teknologi
  5. Pariwisata
  6. Energi
  7. ekonomi lain

KEK tidak hanya memiliki satu, tetapi dapat berupa dua atau lebih bentuk kegiatan utama. Seperti KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) misalnya, yang memiliki kegiatan utama industri pengolahan kelapa sawit, energi dan logistik.

Untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan untuk kawasan ekonomi khusus ini. Keberadaan fasilitas perpajakan dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah khusus, yang pada akhirnya akan mampu mendongkrak perekonomian.

Aspek Perpajakan Kawasan Ekonomi Khusus

Untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pelaksanaan upaya di KEK, pemerintah memberikan perlakuan khusus di bidang perpajakan. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah kemudahan fasilitas di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau perpajakan.

Berbagai jenis fasilitas perpajakan untuk kawasan ekonomi khusus ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 237/PMK.010/2020.

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Fasilitas perpajakan juga diberikan untuk bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Penting (PDRI), serta pajak.

Fasilitas PPh di Kawasan Ekonomi Khusus

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) PMK 237/PMK.010/2020, fasilitas PPh yang diberikan di KEK meliputi pengurangan PPh Badan, dan fasilitas PPh untuk penanaman modal di wilayah usaha tertentu dan/atau di kabupaten tertentu.

Fasilitas yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan penanaman modal di bidang ekonomi tertentu, sebesar 100% dari PPh Badan yang terutang. Namun, fasilitas pengurangan PPh Badan diberikan kepada badan usaha yang melakukan investasi minimal Rp 100 juta. Sedangkan jangka waktu fasilitas ini adalah 10-20 tahun.

Baca Juga:   Cara Promosi Sekolah Dengan Web Untuk PPDB Terbukti Siswa Baru Naik 200%

Secara total, fasilitas pengurangan PPh Badan selama 10 tahun diberikan kepada pelaku usaha yang menanamkan modalnya minimal Rp 100 miliar hingga kurang dari Rp 500 miliar.

Kemudian, untuk investasi di kawasan ekonomi khusus senilai Rp 500 miliar hingga kurang dari Rp 1 triliun, diberikan pengurangan PPh Badan selama 15 tahun. Terakhir, untuk investasi minimal Rp 1 triliun, diberikan fasilitas pengurangan PPh Badan selama 20 tahun.

Setelah jangka waktu tersebut, pengusaha yang berinvestasi di KEK tetap mendapatkan fasilitas pengurangan PPh. Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan PPh Badan sebesar 50% selama dua tahun.

Fasilitas pengurangan PPh Badan di kawasan ekonomi khusus ini diberikan atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan tanah dan/atau bangunan di KEK. Pengurangan PPh juga diberikan atas penghasilan yang diperoleh dari sewa tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pokok.

Terhadap penghasilan yang diperoleh di luar kegiatan pokok serta pengalihan dan persewaan tanah dan/atau bangunan, pemotongan dan pemungutan PPh tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Fasilitas PPN dan PPnBM di Kawasan Ekonomi Khusus

Menurut Pasal 22 PMK 237/PMK.010/2020, PPN dan PPnBM di KEK tidak melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

  1. Impor Barang Kena Pajak (BKP) tertentu ke KEK.
  2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean ke kawasan ekonomi khusus.
  3. Penyerahan BKP tertentu kepada KEK oleh pengusaha dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP), kawasan bebas, atau tempat penimbunan berikat (TPB).
  4. Pengajuan BKP yang belum ada dan/atau JKP khusus untuk wilayah ekonomi tertentu oleh pengusaha dari TLDDP, wilayah Mandiri, atau TPB.
  5. Penyampaian BKP tertentu antar badan usaha dalam satu KEK atau antar KEK.
  6. Penyerahan BKP tidak ada dan/atau JKP, antar badan usaha dalam satu atau antar kawasan ekonomi tertentu, tidak termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan untuk jangka waktu kurang dari lima tahun.
Baca Juga:   Pelajari Tentang NFT Mudah dan Sederhana

Perlu diketahui, dari sisi administrasi, pemberian fasilitas PPN tidak dipungut ini tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk menerbitkan faktur pajak. Hal ini dikarenakan pada awalnya transaksi penyerahan BKP/JKP pada umumnya dikenakan PPN, sehingga pelaku usaha diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak. Namun karena fasilitas ini, faktur pajak yang dibuat diberi kode khusus, yaitu “07”.

Fasilitas Bea Masuk, PDRI, dan/atau Cukai di Kawasan Ekonomi Khusus

Mengumpulkan www.kek.go.idpemerintah memberikan fasilitas kepabeanan dan perpajakan di KEK, seperti pembebasan bea masuk dan pajak.

Secara keseluruhan, fasilitas kepabeanan di kawasan ekonomi khusus ini meliputi, pembebasan bea masuk untuk impor barang modal selama tiga tahun, dan pembebasan bea masuk untuk impor barang modal dan bahan baku produksi selama dua tahun.

Pengusaha di KEK juga mendapatkan fasilitas kepabeanan berupa penangguhan bea masuk. Hal ini berlaku untuk bahan baku produksi, barang modal dan kemasan. Kemudahan lainnya adalah pemberian tarif masuk 0% atas produksi yang menggunakan tingkat komponen dalam negeri minimal 40%. Baca juga: Fungsi Uang.

Namun, fasilitas penangguhan ini tidak berlaku bagi pengusaha di wilayah ekonomi tertentu yang kegiatan utamanya adalah pariwisata.

Berita ini kami Kurasi dari sumber: katadata.co.id dengan judul aseli Kawasan Ekonomi Khusus, Pengertian, Bentuk dan Aspek Perpajakan

EdupediaKawasan Ekonomi Khusus, Pengertian, Bentuk dan Aspek Perpajakan

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini