Integrasi NIK, NPWP Lama Masih Berlaku Hingga Akhir 2023

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Masa transisi antara NIK dan NPWP berlangsung hingga akhir tahun depan sehingga penggunaan NPWP 15 digit masih berlaku selama proses berlangsung.

“Setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 keluar, ada semacam masa transisi hingga 2023, NIK dan NPWP masih kami gunakan secara terbuka,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta, Selasa (2/2). /8).

Penggunaan NIK sebagai NPWP baru akan menyeluruh pada 1 Januari 2024. Integrasi ini nantinya akan sama dengan sistem informasi inti alias sistem informasi perpajakan. sistem pajak inti.

Selama proses transisi hingga akhir tahun depan, wajib pajak yang NIK-nya belum diaktifkan sebagai NPWP masih dapat menggunakan NPWP untuk mengakses informasi dan layanan dari Direktorat Jenderal Pajak. Demikian juga bagi yang memiliki NIK yang sudah teraktivasi sebagai NPWP, tetap dapat menggunakan format NPWP 15 digit untuk mengakses layanan DJP.

Sedangkan untuk Wajib Pajak selain orang pribadi, cukup tambahkan angka 0 di depan NPWP lama dengan format 15 digit. Jadi, NPWP-nya terdiri dari 16 digit seperti halnya NIK.

Adapun bagi Wajib Pajak yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktifkan sebagai NPWP melalui aplikasi pendaftaran oleh Wajib Pajak sendiri atau departemen. Namun, DJP memastikan NPWP tetap diberikan dengan format 15 digit yang bisa digunakan hingga 31 Desember 2023.

Kedua, bagi Wajib Pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk, NPWP diberikan dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh dinas.

Baca Juga:   Rupiah Menguat Rp 14.535/US$ Meski Sentimen The Fed Masih Kuat

“Sistem kami terbuka untuk kedua jenis angka tersebut sebagai kunci untuk mengakses sistem informasi DJP,” kata Suryo.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus mencocokan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) selama proses transisi hingga akhir tahun depan. Wajib Pajak juga didorong untuk melakukan pengkinian data seperti nama profil, alamat dan jenis kegiatan usaha bagi Wajib Pajak badan.

Dalam keterangan DJP pertengahan bulan lalu, sudah ada 19 juta wajib pajak yang telah dicocokkan dengan data NIK sebagai NPWP. Suryo belum memberikan update terbaru jumlah data NIK yang sudah dicocokkan.

Suryo kembali menegaskan integrasi NIK sebagai NPWP tidak serta-merta membuat semua pemegang NIK harus membayar pajak. NIK hanyalah sarana untuk melakukan administrasi perpajakan. Kewajiban membayar pajak tergantung pada penghasilan yang diperoleh. Penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKPT) dikenakan pajak. Sekalipun Anda memiliki NIK tetapi tidak memiliki penghasilan atau penghasilan di bawah batas PTKP, Anda tidak akan dikenakan pajak.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Integrasi NIK, NPWP Lama Masih Berlaku Hingga Akhir 2023

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BisnisIntegrasi NIK, NPWP Lama Masih Berlaku Hingga Akhir 2023

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini