Draf RUU PPSK: Kegiatan Usaha BPR Akan Diperluas, Bisa Transfer Dana

Pemerintah dan DPR sedang merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). beleid hukum omnibus Sektor keuangan ini antara lain akan mengatur perluasan kegiatan usaha Badan Perkreditan Rakyat (BPR) yang akan mencakup transfer dana dan devisa (valas).

Rencana perluasan kegiatan usaha BPR tertuang dalam RUU PPSK. Dalam pasal 13 ayat rancangan bagian perbankan dijelaskan bahwa BPR dapat melakukan delapan kegiatan usaha, selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang hanya mengatur kegiatan usaha.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto mengatakan, perluasan kegiatan usaha bertujuan agar konsumen memiliki lebih banyak pilihan untuk mengirim dana. Dengan begitu, transaksi bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.

“Ini tentunya akan membantu industri untuk tetap bertahan dan lebih kompetitif ke depannya,” kata Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (4/7).

Selain dapat melakukan transfer dana, BPR sesuai rancangan RUU PPSK dapat memberikan layanan penukaran valuta asing. Hal ini akan menguntungkan bagi BPR yang berada di kawasan wisata, seperti Bali.

Rancangan tersebut juga mengatur penyertaan modal pada lembaga penunjang yang dapat dilakukan oleh ACA sesuai dengan batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, BPR juga dapat bekerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam memberikan jasa keuangan kepada nasabah.

Perluasan kegiatan usaha tersebut sejalan dengan rencana perubahan nama BPR dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang juga diusulkan dalam beleid.

Menurut Joko, perubahan nama ini sesuai dengan hasil survei OJK yang menunjukkan bahwa masyarakat selama ini memahami peran BPR hanya sebagai penyalur kredit. Akibatnya, ACA seringkali perlu berulang kali menjelaskan kepada publik tentang kegiatan bisnis yang diberikannya.

Baca Juga:   Sri Mulyani soal Tawaran jadi Cawapres: Saya Urus Keuangan Negara Saja

“Jadi kalau mau menabung, biasanya di bank umum. Kita lihat lahir baru nama dari bank kredit menjadi bank ekonomi adalah sesuatu yang strategis,” ujarnya.

Namun, pihaknya juga mengusulkan agar ada perubahan pada satu titik dalam pasal 14 terkait kegiatan usaha yang dilarang oleh BPR. Salah satu yang diusulkan untuk direvisi, yaitu larangan bagi BPR untuk melakukan usaha asuransi.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli Draf RUU PPSK: Kegiatan Usaha BPR Akan Diperluas, Bisa Transfer Dana

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaDraf RUU PPSK: Kegiatan Usaha BPR Akan Diperluas, Bisa Transfer Dana

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini