DJP: PPS Resmi Berakhir, Realisasi Penerimaan Meningkat Tajam

Program Keterbukaan Informasi Sukarela (PPS) resmi berakhir pada Kamis, 30 Juni 2022, pukul 24.00 WIB. Lantas, bagaimana realisasi penerimaan PPS? Apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah? Setelah ini, apa lanjutannya?

Hal itu diungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Turut hadir dalam acara tersebut Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Regulasi dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Neilmaldrin Noor di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti Kantor DJP.

Realisasi penerimaan PPS meningkat signifikan pada akhir periode program. Sampai dengan akhir periode, realisasi penerimaan PPS disajikan sebagai berikut:

Rekapitulasi data partisipasi

• Jumlah peserta sebanyak 247.918 Wajib Pajak (WP), yang terbagi atas 82.456 sertifikat dari polis I dan 225.603 sertifikat dari polis II. Sebagai catatan, satu WP bisa mengikuti dua kebijakan sekaligus dan bisa mengikuti PPS lebih dari satu kali.

• Rincian kepesertaan menurut jenis WP:

data pajak (Katadata/ Atas Perkenan DJP)

• Nilai aset bersih yang diungkapkan sebesar Rp594,82 triliun.
• Besaran PPh yang disetorkan sebesar Rp61,01 triliun, terdiri dari kebijakan I sebesar Rp32,91 triliun dan kebijakan II sebesar Rp28,1 triliun.
• Nilai aset bersih deklarasi dalam negeri adalah Rp498,88 triliun. Dan kekayaan bersih repatriasi adalah Rp13,70 triliun.
• Nilai kekayaan bersih dari deklarasi luar negeri sebesar Rp59,91 triliun.
• Nilai aset bersih dengan komitmen investasi sebesar Rp22,34 triliun.

Total lapisan WP didasarkan pada aset bersih yang diungkapkan

Baca Juga:   The Fed Bakal Agresif Naikkan Bunga, Harga Emas Turun Tajam

• Kisaran 0 sd 10 juta rupiah 38.870 WP (15,68%).
• Range > 10 juta sd 100 juta rupiah sebanyak 82.747 WP (33,38%)
• Range >100 juta sampai 1 milyar rupiah sebanyak 75.110 WP (30,30%)
• Range > 1 sd 10 Milyar rupiah sebanyak 41.239 WP (16,63%)
• Range > 10 sampai 100 milyar rupiah sebanyak 9.263 WP (3,73%)
• Range >100 Milyar sampai 1 Triliun rupiah sebanyak 705 WP (0,28%)
• Di atas 1 triliun rupiah sebanyak 11 WP (0,00%)

Negara asal deklarasi properti dan repatriasi properti bersih

tabel pajak 1

tabel pajak 1 (Katadata/ Atas Perkenan DJP)

Statistik berdasarkan kekayaan bersih

• Lima jenis aset utama adalah kas sebesar Rp263,15 triliun, aset setara kas lainnya sebesar Rp75,43 triliun, tabungan sebesar Rp59,97 triliun, deposito sebesar Rp36,44 triliun, dan tanah/bangunan sebesar Rp26 0,35 triliun.
• Lima jenis usaha utama tersebut adalah pengusaha/pegawai swasta senilai Rp300,04 triliun, jasa perorangan lainnya senilai Rp59,16 triliun, perdagangan eceran senilai Rp13,66 triliun, pegawai negeri sebesar Rp9,72 triliun, dan real estate senilai Rp9,48 triliun. triliun.
• Lima besar kinerja KPP adalah Wajib Pajak Empat Besar sebesar Rp12,93 triliun, Pratama Jakarta Pluit sebesar Rp6,57 triliun, Pratama Surabaya Mulyorejo sebesar Rp5,38 triliun, Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebesar Rp4,5 triliun. 97 triliun, dan Pratama Jakarta Kembangan sebesar Rp4,48 triliun.

Penempatan dana investasi PPS pada Surat Berharga Negara (SBN)

• Sampai saat ini telah terjadi penempatan dana investasi PPS pada Surat Utang Negara (SUN) seri FR0094 sebesar Rp1,06 triliun dan pada SUN seri USDFR0003 sebesar USD11.844.000,00. Dengan dealer utama SUN yaitu BCA, Bank Mandiri, Maybank, Bank Panin, BRI, BNI, OCBC, NISP, dan Bank Danamon.
• Penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri PBS035 sebesar Rp135,35 miliar dengan main dealer Bank Mandiri, Bank Panin, BCA, Maybank, BRI, dan BNI.
• Investasi dana PPS masih bisa dilakukan hingga 30 September 2023.

Baca Juga:   Didukung Ulama jadi Presiden, Puan Maharani Berharap Dikabulkan

Menggabungkan realisasi PPS dan Tax Amnesty per daerah

tabel pajak 2

tabel pajak 2 (Katadata/Courtesy DJP)

Terakhir, Menkeu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan PPS.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Wajib Pajak, Anggota DPR, Asosiasi Pengusaha, Perbankan, Seluruh Unit Kementerian Keuangan, Insan Media, ILAP, Petugas Pajak, dan semua pihak yang mendukung PPS sehingga dapat terlaksana dengan baik. dilaksanakan sesuai yang diharapkan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani kemudian mengingatkan bahwa setelah masa PPS berakhir, untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan, pengawasan dan penegakan hukum di Ditjen akan dilakukan berdasarkan database yang lebih kuat.

Diharapkan WP dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar.

“Program ini yang terakhir, jadi semua data yang didapat akan menjadi database DJP.”

Sri Mulyani menekankan bahwa database tidak disiapkan untuk memberikan ketakutan.

“Namun saya ingin menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan UU secara konsisten, transparan dan akuntabel sebagai wujud gotong royong membangun Indonesia,” ujarnya.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli DJP: PPS Resmi Berakhir, Realisasi Penerimaan Meningkat Tajam

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaDJP: PPS Resmi Berakhir, Realisasi Penerimaan Meningkat Tajam

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini