BPK Laporkan Temuan Soal Garuda hingga Insentif Pajak ke Jokowi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuannya atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo. Ada tujuh temuan mereka yang perlu diperbaiki pemerintah.

Temuan pertama adalah insentif pajak 2021 sebesar Rp 15,3 triliun yang belum sepenuhnya memadai. BPK merekomendasikan agar pemerintah mengkaji kembali keabsahan usulan insentif yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Kedua, piutang pajak macet sebesar Rp 20,4 triliun karena tidak ada penagihan yang memadai. “Oleh karena itu, kami merekomendasikan pemerintah untuk menginventarisasi pajak kebuntuan yang berakhir pada 30 Juni dan secara aktif menagihnya,” kata Ketua BPK Isma Yatun saat presentasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23 /6).

Temuan ketiga, masih ada sisa dana investasi pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 7,5 triliun yang belum bisa disalurkan. Temuan yang sama juga terjadi pada dana ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp 800 miliar.

“Rekomendasinya agar sisa dana investasi Garuda dikembalikan ke kas negara,” kata Isma Yatun.

Temuan keempat, investasi pemerintah dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) belum didukung oleh penyelarasan regulasi, kejelasan skema, dan penyajian laporan keuangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

“Rekomendasinya kepada pemerintah untuk menetapkan akuntansi penyajian investasi jangka panjang tidak tetap lainnya pada BP Tapera yang telah ditunjuk sebagai Penyelenggara Investasi Pemerintah,” kata Isma Yatun.

Temuan kelima, penganggaran belanja PEN nonprogram di 80 Kementerian dan Lembaga (K/L) senilai Rp 12,5 triliun belum sepenuhnya sesuai aturan. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki mekanisme penganggaran dan implementasinya untuk mengurangi risiko pengeluaran yang tidak sesuai.

Baca Juga:   Mengenal Forecasting Ekonomi dan Metodenya

Temuan keenam, sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2020-2021 senilai Rp 1,2 triliun belum disajikan sebagai piutang transfer ke daerah. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan pemerintah untuk menginventarisasi dan mendamaikan sisa dana BOS reguler.

Temuan terbaru, kewajiban jangka panjang pada program pensiun pemerintah. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan agar satgas pemerintah mempercepat penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang remunerasi kerja.

“Termasuk pengaturan peralihan selama proses legislasi terkait pensiun,” kata Isma Yatun.

Jokowi kemudian memerintahkan para menteri untuk menuntaskan temuan BPK. Perbaikan diperlukan agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari uang yang terkumpul dari mereka.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli BPK Laporkan Temuan Soal Garuda hingga Insentif Pajak ke Jokowi

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaBPK Laporkan Temuan Soal Garuda hingga Insentif Pajak ke Jokowi

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini