Aturan Baru Ekspor CPO, Urusan Perizinan Elektronik Tanpa Pertemuan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang membenahi mekanisme pengurusan izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Manajemen izin ekspor sekarang sepenuhnya elektronik, mencegah manajemen izin ekspor melalui pertemuan fisik.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 30-2022 tentang Persyaratan Ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBPO), dan Minyak Goreng Bekas (UCO).

Beleid ini mengatur bahwa izin ekspor (PE) akan dikeluarkan secara otomatis oleh Sistem Single Windos Nasional Indonesia (SINSW). “Agar aman, (penerbitan) perjanjian ekspor tidak boleh digunakan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan di Kementerian Perdagangan, Senin (23/5).

Oke sebut saja dasar pencabutan larangan ekspor CPO dan turunannya karena tangki penyimpanan di industri dan distributor CPO sudah penuh. Hal ini membuat harga tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani sawit turun.

Oleh karena itu, kegiatan ekspor CPO dan turunannya perlu dijalankan kembali agar industri minyak goreng kembali ke proyeksi. Ketika industri bergerak, perusahaan kelapa sawit (UKM) dapat kembali menyerap TBS petani dan memproduksi kembali CPO.

Berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), volume ekspor Olahan CPO pada 2021 mencapai 25,7 juta ton, dan total ekspor mencapai 34,23 juta ton. Artinya, RBD Olein menyumbang sekitar 46,69% ​​dari total ekspor CPO Olahan dan 35,05% dari total ekspor CPO dan turunannya. Larangan ekspor CPO selama 28 hari telah membuat fasilitas pengalihan di sebagian besar produsen penuh.

“Sekarang ada skema transisi untuk mengosongkan tangki (penyimpanan CPO). Kalau (tangki penampung CPO) tidak dikosongkan, petani sawit tidak akan menjual,” kata Oke.

Baca Juga:   Mengenal Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak yang Tengah Mewabah

Dalam Permendag No. 30-2022, pemerintah belum mengatur skema kewajiban pasar domestik (DMO) atau kewajiban harga domestik (DPO). Kemendagri menyatakan, penerapan skema DMO dan DPO baru akan berlaku paling cepat dua minggu ke depan atau pertengahan Juni 2022.

Sebelumnya, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan kebijakan pembukaan kran ekspor tidak akan langsung meringankan beban tangki penampung CPO dan turunannya.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan pelaku industri CPO dan turunannya masih menunggu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru yang mengatur izin ekspor CPO.

“Kami masih menunggu untuk melihat apakah ekspor ini juga mengandung pembatasan tertentu dan mungkin memerlukan persyaratan dan (aturan) lain,” kata Sahat. Katadata.co.id, Senin (23/5).

Larangan ekspor CPO dan beberapa turunannya diatur dalam Permendag No. 22-2022. Menag tentang Larangan Sementara Ekspor Minyak Sawit Mentah (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBPO), dan Minyak Goreng Bekas (UCO). Hingga saat ini, Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan aturan untuk menggantikan Permendag No. 22-2022.

Produsen baru bisa mengekspor aturan Permendag terbaru yang telah diterbitkan. Penting bagi eksportir untuk mempelajari tips tenis terkini dan pedoman pelaksanaan ekspor CPO.

Selain itu, Sahat menilai permintaan CPO dari Indonesia belum tentu terjadi di pasar internasional. Pembeli di pasar internasional telah memesan CPO hingga Juni 2022 setelah Indonesia melarang ekspor CPO.

Selain itu, pemesanan kapal barang untuk tujuan ekspor tidak dapat dilakukan secara langsung. Kapal kargo kebutuhan ekspor umumnya sudah dipesan hingga 3 bulan ke depan. “Ekspor dibuka 23 Mei 2022, tentu ekspor sawit tidak (langsung) jalan,” kata Sahat.

Pemerintah melarang ekspor CPO dan turunannya mulai 28 April hingga 23 Mei atau berlangsung selama 28 hari. Dengan dibukanya kran ekspor, pemerintah kembali menerapkan kebijakan kepatuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) dan kewajiban mengikuti harga domestik (kewajiban harga domestik/DPO). DMO dan DPO untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dalam negeri.

Baca Juga:   KSP Sebut Pelaksanaan Kartu Prakerja Sudah Sesuai Aturan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pemerintah akan mempertahankan DMO sebesar 10 juta ton, terdiri dari 8 juta ton untuk distribusi ke pasar domestik dan dua juta ton untuk cadangan. Kemendikbud kemudian akan menentukan jumlah DMO yang harus dipenuhi oleh masing-masing produsen.

Airlangga mengatakan rata-rata kebutuhan minyak goreng nasional mencapai 194.634 ton per bulan. Pasokan minyak goreng pada Maret 2022 atau sebelum kebijakan larangan ekspor CPO mencapai 64.626,52 ton. Jumlah itu hanya memenuhi 33,2% dari permintaan bulanan.

Setelah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, pasokan dalam negeri meningkat menjadi 211.638,65 ton pada April 2022. Angka tersebut mencapai 108,74% dari kebutuhan nasional.

Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan permintaan impor minyak sawit mentah (CPO) global akan mencapai 50,6 juta ton untuk periode November 2021-Oktober 2022. Angka ini meningkat 6,3% dibandingkan periode November 2020- Oktober 2021. .

Reporter: Andi M. Arief

Berita ini kami Kurasi dari sumber: katadata.co.id dengan judul aseli Aturan Baru Ekspor CPO, Urusan Perizinan Elektronik Tanpa Pertemuan

BeritaAturan Baru Ekspor CPO, Urusan Perizinan Elektronik Tanpa Pertemuan

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini