ACWG G20: Transparansi Data Bisa Kurangi Potensi Korupsi

Teknologi dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pengadaan publik. Partisipasi publik ini dinilai perlu karena setiap tahun, pemerintah menghabiskan sekitar US$ 13 triliun untuk kontrak, mulai dari pengadaan alat tulis hingga pembangunan infrastruktur utama. Angka ini setara dengan 15% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Senior Program Manager Asia Open Contracting Partnership Nanda Sihombing menjelaskan, pengadaan publik merupakan risiko korupsi nomor satu yang menghantui pemerintah. Lebih dari setengahnya, yakni senilai 57%, berupa kasus suap untuk kontrak pemerintah. Bahkan dalam empat bulan pertama pandemi, seluruh dunia menghabiskan lebih dari US$100 miliar untuk pengadaan terkait penanganan Covid-19.

Di Indonesia, korupsi karena pengadaan publik telah merugikan negara sekitar US$ 4 miliar setahun. Dari seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK pada 2019, 80% di antaranya terkait pengadaan publik. Faktanya, 33% perusahaan menyatakan bahwa untuk mengamankan kontrak dengan pemerintah, ada hadiah yang harus disiapkan.

“Dari sisi pengadaan, Indonesia menghabiskan US$300 miliar, menjadikan Indonesia negara peringkat kedelapan dalam anggaran kontrak publik,” kata Nanda dalam acara sampingan Forum G20, Anti-Corruption Working Group alias Kelompok Kerja Anti Korupsi (ACWG), Selasa (5/7).

Untuk mengurangi risiko korupsi dalam pengadaan publik, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi publik, mulai dari akademisi, masyarakat umum, hingga auditor. Nanda menjelaskan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah standarisasi data. Setelah itu, data dapat diurutkan, diatur, dan ditampilkan secara visual.

“Semakin banyak informasi yang kami publikasikan, semakin banyak potongan teka-teki yang jelas dan dapat diidentifikasi secara transparan,” kata Nanda.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar menjelaskan, pertemuan ACWG putaran ke-2 ini dihadiri puluhan delegasi dari sembilan negara yang hadir secara langsung dan 10 negara serta satu entitas yaitu Uni Eropa yang hadir secara virtual.

Baca Juga:   Transformasi BUMN Gairahkan Bursa Saham

“Pertemuan ini akan menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman antar negara untuk membangun budaya integritas dalam pendidikan formal dan non-formal,” kata Lili dalam sambutannya.

Menurut Lili, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga, atau satu negara saja, karena kejahatan sering terjadi lintas batas yang melibatkan negara dan pihak lain.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, pebisnis, pemuda, dan kelompok non-pemerintah lainnya penting untuk mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi, kata Lili.

Dijelaskannya, partisipasi masyarakat dan pendidikan antikorupsi merupakan dua hal yang saling terkait karena kampanye dan pendidikan antikorupsi membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat.

Korupsi merupakan salah satu tantangan ekonomi yang dihadapi negara-negara anggota G20. KPK yang mewakili Indonesia memimpin Forum ACWG dengan menekankan pentingnya peran serta masyarakat dan pendidikan antikorupsi sebagai isu prioritas.

Isu tersebut telah disampaikan kepada delegasi G20 sejak Putaran I ACWG di Jakarta dan mendapat dukungan dari seluruh delegasi G20.

Untuk pertemuan ACWG ke-2 pada 5-8 Juli 2022, pembahasan tentang partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi akan dirangkum menjadi kompendium atau kumpulan praktik dan pengalaman yang baik dari anggota G20.

Berita ini kami Kurasi dari katadata.co.id dengan judul aseli ACWG G20: Transparansi Data Bisa Kurangi Potensi Korupsi

Silahkan berlangganan konten kami di Google News

BeritaACWG G20: Transparansi Data Bisa Kurangi Potensi Korupsi

Terkini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini